TajukPolitik – Pemerintah berencana akan melakukan ground breaking untuk proyek Ibukota Negara Indonesia (IKN) baru di Penajam, Kalimantan Timur.
Di sisi lain, anggaran hajatan lima tahunan Indonesia yang diminta KPU dan Bawaslu tidak cair maksimal. Pemerintah berdalih kondisi ekonomi yang saat ini tengah mengkhawatirkan.
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menuturkan jika pemerintah tega menunda Pemilu lantaran tidak memiliki anggaran besar, lantas menjalankan proyek IKN, maka hal tersebut akan memicu kemarahan rakyat, dan dianggap kebijakan yang blunder.
“Kalau proyek pemerintah berani mengambil keputusan menunda Pemilu itu blunder yang besar sekali, dan akan menghasilkan pukulan balik yang kuat sekali buat Pak Jokowi,” tegas Mardani dalam acara diskusi virtual Teras Politik (Terpol) Kang Kiflan dengan tema Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi, Selasa (9/8).
Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, pemerintah jangan coba-coba untuk menunda Pemilu dengan alasan apapun. Pasalnya, rakyat akan murka dan tidak menutup kemungkinan peristiwa 98 akan kembali terjadi.
“Dan teman-teman menteri yang terlibat saya melihat ini dalam penghianatan terhadap demokrasi kita, dan itu berbahaya sekali. Kita akan bersuara sangat keras,” katanya.
Pihaknya meminta pemerintah agar mampu melihat urgensi dari sebuah kebijakan dan tidka mengorbankan Pemilu untuk kepentingan kelompok semata.
“Saya justru melihat kalau Pemilu sama IKN Ya mbok IK -nya yang ditunda karena IKN kan dari awal PKS menolak Tapi Pemilu itu bagian dari hak rakyat yang harus ditunaikan IKN bukan hak rakyat,” tutupnya.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, beberapa proyek terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi prioritas belanja APBN pada 2023 mendatang.
“Kami akan melihat dari sisi belanja negara yang mendukung prioritas nasional, seperti sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk IKN, dan penyelenggaraan pemilu,” kata Sri Mulyani, dalam keterangan pers virtual, ditulis Selasa (9/8/2022).
Selain itu, jelasnya, pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan darah untuk bisa mendukung program prioritas nasional.
Dari sisi pembiayaan, akumulasi dana abadi pendidikan akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi mendatang.
Adapun belanja kementerian lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan pada berbagai program nasional, yakni; untuk SDM dan belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional.
