Tajukpolitik – Pemerintah tengah membahas rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite menjadi 10 ribu rupiah perliter.
Jika jadi naik, maka BBM subsidi ini akan mengikuti kenaikan harga BBM nonsubsidi yang sudah lebih dulu naik.
Rencana kenaikan BBM subsidi itu langsung dikomentari politisi Partai Demokrat, Yan Harahap di akun Twitter miliknya.
“Siap-siap menanggung derita berikutnya,” kata anak buah AHY itu diikutip Fajar.co.id, Rabu (17/8/2022).
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan sinyal rencana kenaikan Pertalite.
Dia mengatakan apabila harga BBM harus naik, Pertamina akan siap menerapkannya asal sudah jelas ada penugasannya.
Sejauh ini dia bilang belum ada satupun penugasan yang diterima Pertamina soal kenaikan harga BBM.
Menurutnya, kenaikan harga BBM atau yang dia sebut sebagai pengurangan subsidi, masih dibahas di lintas kementerian.
“Terus apakah rencananya pengurangan subsidi? Itu juga kan masih dibahas belum ada putusannya. Jadi kan dari Kemenko, Menteri ESDM, dan Menkeu. Kalau putusan ada baru ada penugasan di Pertamina,” kata Erick di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Dia menyatakan bila memang sudah ada keputusan untuk menaikkan harga BBM pihaknya akan menunggu penugasan.
“Jadi sampai hari ini saya sebagai menteri bumn belum mendapatkan keputusan seperti itu, saya tunggu saja,” tegas Erick.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah melakukan pengetatan pengawasan dan penghematan dibanding menaikkan harga BBM Pertalite.
Bhima menjelaskan, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter akan mendongkrak tingkat inflasi hingga mencapai 6-6,5 persen year on year (yoy).
“Dikhawatirkan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015,” ucap Bhima saat dihubungi Selasa (16/8/2022).
Ia menyebut, kenaikkan harga Pertalite memang akan meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, di sisi lain pemerintah wajib meningkatkan dana belanja sosial sebagai kompensasi kepada orang miskin dan rentan miskin atas naiknya harga BBM subsidi.
“Jadi ini ibarat hemat di kantong kanan, tapi keluar dana lebih besar di kantong kiri,” sambungnya.
Bhima juga menilai, pemerintah sebaiknya memperketat pengawasan Solar subsidi untuk kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar.
Selama ini tingkat kebocoran Solar masih terjadi, dan lebih mudah mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM untuk kendaraan pribadi karena jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi.
“Penghematan dari pengawasan distribusi Solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran,” kata Bhima.
Selain itu, dorong pembangunan jargas untuk menggantikan ketergantungan terhadap impor Elpiji 3 Kg.
Jaringan gas juga bermanfaat untuk mempersempit celah subsidi ke rumah tangga mampu.
“Tunda proyek infrastruktur dan alokasikan dana untuk menambah alokasi subsidi energi. Alihkan sebagian dana PEN untuk subsidi energi,” ungkapnya.
Pemerintah juga harus melakukan penghematan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk transfer ke daerah masih bisa dilakukan.
Pemerintah juga dibekali dengan Undang-Undang Darurat Keuangan dimana pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR.
“Jadi lebih cepat dilakukan perombakan ulang APBN semakin baik,” sebut Bhima.
