Masyarakat Wadas Tegas Tolak Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Bendungan Bener

masyarakat wadas

TajukPolitik – Masyarakat Wadas terus melakukan penolakan pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo menjelang rencana inventarisasi dan identifikasi tanah pada 12 Juli -15 Juli 2022.

Masyarakat Desa Wadas yang kontra tegas menolak inventarisasi dan identifikasi tanah tahap dua demi pembangunan proyek strategis nasional tersebut.

Serangkaian aksi penolakan mulai terlihat melalui utasan di akun media sosial Twitter Santri Nahdliyin @FNKSDA. Dalam utasan tersebut menyebut penolakan penambangan batu andesit di Desa Wadas.

Mereka meminta aparat kepolisian tidak turun tangan dalam pengukuran tanah dan menghentikan cara-cara represif dan intimidatif dalam penyelesaian konflik di Desa Wadas.

“Menghentikan pelibatan aparat kepolisian, TNI, dan preman dalam proses penyelesaian konflik di Desa Wadas,” tulis dalam utasan itu.

Ada penekanan bahwa bila kegiatan tersebut dilakukan akan menciptakan trauma masyarakat yang belum hilang sejak peristiwa pada 23 April 2021 dan 8 Februari 2022 lalu.

“Telah menangkap sekitar 60 warga dan menyebabkan anak-anak tidak mau sekolah,” lanjut utasan itu.

Menanggapi hal itu, Polda Jawa Tengah menerangkan sejauh ini tidak ada permintaan dari BPN ataupun pihak lain terkait pengamanan kegiatan pengukuran lahan di Desa Wadas.

Polda Jawa Tengah tidak mengerahkan personel saat pengukuran lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.

“Sejauh ini tidak ada ada permintaan pengamanan pengukuran lahan dan sebagainya ke Polda Jateng,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, Selasa (12/7).

Kombes Iqbal menyebut secara prinsipnya aparat kepolisian berkomitmen mendukung pembangunan proyek strategis nasional.

“Bila kembali ada kegiatan pengukuran lahan dan inventarisasi lahan di Desa Wadas, itu merupakan ranah BPN,” imbuhnya.

Dia berkata proyek-proyek tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Terlebih, pihaknya menyatakan betul-betul menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, sejauh hal tersebut tidak melanggar aturan yang ada.

“Perbedaan itu wajar di negara demokrasi. Untuk itu kami berharap pihak kontra juga menghormati warga yang pro pada pembangunan Bendungan Bener,” ucapnya.

Menurutnya, Polri berada di tengah-tengah warga pro dan kontra pembangunan PSN tersebut agar dapat berdampingan dan saling menghormati pilihan masing-masing.

“Pada prinsipnya Polri ingin warga hidup damai dan stabilitas kamtibmas di Wadas kondusif,” kata dia.

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!