TajukPolitik – Ketua Divisi Bidang Teknis KPU RI, Idham Kholid meminta kepada pemerintah, agar dana penyelenggaraan Pemilu 2024 segera dicairkan secara menyeluruh.
Sebab, hingga kini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mencairkan anggaran sebesar Rp4,415 triliun, padahal tahapan pemilu 2024 sudah dimulai.
“Yang jelas keterpenuhan anggaran itu sangat mempengaruhi kepada optimalisasi pelaksanaan manajemen penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang telah direncanakan sebaik mungkin dan hal ini sudah disepakati dalam rapat konsultasi dengan DPR RI,” kata Idham, saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (2/8).
Idham pun mengakui, hingga saat ini KPU belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pencairan anggaran penyelenggaraan pemilu 2024. Ia berharap agar persoalan ini dapat segera ditindak lanjuti.
“Sampai saat ini kami belum dapat informasi apapun kami berharap ada tindak lanjut yang segera karena tahapan terus berjalan,” tegasnya.
Dijabarkan, Idham hasil kesepakatan soal anggaran penyelenggara pemilu 2024 antara pemerintah dengan DPR RI sebesar Rp8.061.085.734.000.
Dalam DIPA KPU Tahun 2022, telah teralokasi anggaran sebesar Rp2.452.965.803.000, sehingga KPU mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp5.608.119.931.000.
“Namun, pengusulan kekurangan anggaran KPU Tahun 2022 tersebut telah disetujui oleh Komisi II DPR RI, dan dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan KPU, pada tanggal 26 Juli 2022 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-336/AG/AG.5/2022, tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp1.245.036.027.000.
“Sehingga total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 3.698.001.830.000. Total anggaran KPU tahun 2022 tersebut sama dengan 45,87% dari kebutuhan yang diusulkan,” tutupnya.
