TajukPolitik – Reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan semua partai politik (parpol) yang mendukung kenaikan harga BBM dinilai akan merosot. Bahkan bisa ditinggal oleh masyarakat dan basis konstituen masing-masing.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, pemerintahan Jokowi selalu membuat kontradiksi dalam setiap kebijakan.
Seperti berbagai alasan dan pembenaran yang disampaikan guna menaikkan harga BBM, dan volume penggunan BBM tersebut oleh masyarakat dan angkutan barang adalah yang paling besar .
“Propaganda mereka dengan bahasa ‘subsidi’ dan ‘beban negara’ jelas sangat tendensius dan berkonotasi bahwa kebutuhan rakyat adalah hal yang mengganggu keuangan pemerintah,” ujar Satyo, Selasa (6/9).
“Lalu mengapa kebijakan pemerintah yang lain yang diputuskan oleh akibat tidak cermatnya pemerintah dalam kebijakan yang dapat merugikan pemerintah juga tidak dijadikan alasan? Dalam tahap ini pemerintah misleading,” imbuhnya.
Opsi menaikkan harga BBM dengan dalih penghematan APBN, lanjut Satyo, adalah kebijakan yang inkonsistensi. Karena di sisi lain, pemerintah justru melonggarkan pajak kendaraan baru.
“Lalu tidak terlihat pengetatan anggaran operasional pemerintah dalam hal kegiatan Kementerian dan Lembaga Negara, bahkan menambah pos anggaran baru untuk posisi wakil menteri,” jelas Satyo.
Padahal, dampak kenaikan harga BBM juga bukan hanya bakal menyasar kelompok miskin, tapi juga kelas menengah dan sektor usaha UMKM, bahkan sektor industri.
“Keputusan menaikkan BBM itu berisiko besar, tidak sebanding dengan tujuan penghematan dengan jalan menaikkan harga BBM. Reputasi Jokowi beserta semua parpol yang setuju dan mendukung kenaikan harga BBM akan memiliki risiko dan potensi ‘ditinggal’ oleh para masyarakat pada basis konstituen mereka masing-masing,” pungkas Satyo.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik pada Sabtu, 3 September. Jokowi mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga, harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujar Jokowi dalam konferensi pers, Sabtu, 3 September.
Secara pribadi Jokowi mengatakan, sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik.
“Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan akan meningkat terus,” katanya.
Terlebih, kata Jokowi, saat ini 70 persen subsidi BBM lebih banyak digunakan oleh kelompok ekonomi mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
“Mestinya uang negara itu diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan di waktu yang sulit,” katanya.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan dinaikkannya harga menjadi pilihan terakhir pemerintah.
“Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan,” katanya.
