BANGLISANTUY.COM – Nama Wahyudin Moridu, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kembali menjadi pembicaraan hangat di masyarakat.
Politisi muda ini menarik perhatian bukan hanya karena perannya sebagai wakil rakyat dalam merumuskan regulasi serta mengawasi pemerintahan, tetapi juga karena video kontroversial yang baru-baru ini viral di media sosial.
Dalam rekaman itu, terlihat Wahyudin bersama seorang wanita, dan dia secara gamblang mengungkapkan bahwa ia melakukan perjalanan ke Makassar dengan menggunakan uang negara.
Lebih jauh, ia juga terdengar berkomentar dengan nada bercanda, menyebut bahwa uang negara bisa “dirampok” dan “dihabiskan hingga rakyat menjadi miskin.”
Video pernyataan ini akhirnya menyebar luas di platform Facebook dan grup WhatsApp, yang lantas menimbulkan beragam reaksi dari publik.
Meskipun Wahyudin telah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf melalui akun Facebook pribadinya pada Jumat, 19 September 2025, jejak digital dari video tersebut sudah terlanjur memicu banyak perbincangan.
Di samping pernyataan yang menimbulkan kontroversi tersebut, Wahyudin juga memiliki catatan hukum yang menjadi sorotan.
Pada Maret 2020, ia bersama dengan dua anggota DPRD lainnya ditangkap di Jakarta karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
Bahkan, ia mengaku pernah bergumul dengan kecanduan obat-obatan terlarang selama beberapa tahun sebelum menjalani rehabilitasi.
Meski begitu, karier politiknya terus berlanjut, dan ia berhasil menduduki kursi DPRD Provinsi Gorontalo, mewakili daerah pemilihan Boalemo dan Pohuwato.
Aspek lain yang juga menarik perhatian publik adalah laporan harta kekayaan Wahyudin Moridu.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan yang terakhir kali ia laporkan ternyata nihil.
Situasi ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat, terutama mengenai bagaimana seorang politisi dapat menjalani kehidupan politik dengan laporan kekayaan yang demikian.
Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa kepercayaan publik terhadap politisi sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam laporan harta kekayaan. Ketidakjelasan dalam hal ini dapat berdampak signifikan terhadap reputasi seorang politisi.
Tentunya, hal ini akan menjadi titik perhatian bagi Wahyudin, mengingat latar belakang dan insiden yang baru saja terjadi. Masyarakat tentu berharap agar setiap wakil rakyat bertanggung jawab dalam mengelola amanah yang diberikan dan menunjukkan integritas yang tinggi.
Dengan sorotan yang kini terarah kepadanya, Wahyudin Moridu memiliki tantangan besar untuk membuktikan bahwa ia mampu bertransformasi dan menjadi lebih baik. Harapan publik kepada para pemimpin politik adalah agar mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan.
Oleh karena itu, langkah selanjutnya bagi Wahyudin penting untuk menunjukkan perubahan dan dedikasi yang nyata dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
