Tajukpolitik – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang selalu bermasalah disayangkan oleh banyak pihak, salah satunya pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat.
Ia menyayangkan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali membengkak. Padahal, katanya, proyek ini sebenarnya tidak terlalu mendesak bagi rakyat Indonesia.
Hal tersebut diungkapkannya saat mengomentari proyek KCJB kembali menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya (cost overrun) kereta cepat saat ini mencapai 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp 18 triliun dengan bunga pinjaman 3,4 persen.
Direktur Eksekutif Kedai Kopi ini menyayangkan peristiwa yang merugikan keuangan negara seperti itu kembali terjadi. Apalagi, katanya, kereta cepat yang dikerjasamakan dengan China sebenarnya adalah proyek kurang kerjaan.
“Maksudnya, nggak ada kereta cepat juga nggak apa-apa, eh malah maksa diada-adain,” tegasnya di Jakarta, Jumat (14/4).
Buntutnya, lanjut Hensat, justru kini Indonesia tersandera dengan proyek tidak penting tersebut. Terlebih setelah pihak China meminta agar APBN Indonesia jadi penjamin proyek kereta cepat.
“Eh, sekarang jadi bikin susah. Bahkan saat ini sepertinya kita tersandera,” pungkas Hensat.
Untuk diketahui, proyek KCJB lagi-lagi menjadi sorotan. Selain kurangnya persiapan dan anggaran, skema pembiayaannya pun dikritik oleh masyarakat. KCJB yang seharusnya menjadi proyek unggulan dari pemerintahan Jokowi selama 10 tahun tak kunjung dapat diselesaikan.
Justru belakangan banyak masalah pada proyek ambisius ini. Terbaru, pemerintah Tiongkok meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah sebagai jaminan untuk membayar bunga utang yang terus membengkak.
Dari sini telah terlihat jika pemerintah hanya memaksakan kehendaknya saja tanpa memperdulikan dampak dan efek ke depan yang akan terjadi dengan meninggalkan utang yang menumpuk.
