TajukPolitik – Kader Partai Demokrat, Yan A Harahap membandingkan cara pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat masih menjabat presiden.
Perbandingan pidato Jokowi dan SBY tersebut menyusul kesalahan data saat Jokowi mengampaikan pidato dalam forum internasional di Jerman beberapa waktu lalu.
Yan mengisahkan bagaimana SBY sebelum menyampaikan pidatonya pasti melakukan pengecekan terlebih dahulu data yang akan disampaikan kepada publik.
“Teringat cerita Pak SBY dulu. Saat menjabat Presiden, setiap akan pidato, narasi pidato dicek ulang oleh beliau sendiri, teks dibaca detail, data, tahun, dll, dicross check satu persatu,” kata Yan, dikutip dari cuitannya di Twitter, yang dikutip tajukpolitik, Kamis (21/4).
Kegiatan itu, kata dia memang kerap dilakukan SBY. Mengecek sendiri apa yang ia ingin sampaikan untuk meminimalisir kesalahan.
“Dengan memeriksa ulang sendiri teks pidato, dapat meminimalisir kesalahan,” ujarnya.
Tujuannya, agar presiden yang berpidato tak mempermalukan bangsa. Karena berbicara atas mama bangsa.
“Agar tak salah dan tak permalukan bangsa,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengakui ada kekeliruan dalam pidato Presiden Jokowi di Hannover, Jerman.
Kekeliruan dimaksud saat Jokowi menyebut Indonesia akan menutup seluruh PLTU atau pembangkit batu bara pada 2025. Padahal, mestinya tahun 2050.
Kesalahan data yang disampaikan Presiden Joko Widodo di forum internasional soal penutupan seluruh PLTU dianggap membuat negara Indonesia malu. Bukan saja Jokowi, tetapi penyusun pidato juga harus dievaluasi atas kesalahan itu.
Begitu dikatakan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti pidato Jokowi di pembukaan Hannover Messe 2023 di Hannover, Jerman pada Minggu (16/4).
Di mana dalam pidato yang ditonton publik dunia, Jokowi menyatakan bahwa pada 2025, seluruh pembangkit listrik berbahan bakar batubara ditutup. Akan tetapi, sehari kemudian pidato tersebut diralat karena salah. Ralat disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Sebagai negara ini memalukan, karena bukan lagi soal kemampuan bahasa Jokowi, tetapi ini kesalahan data tahun,” ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/4).
Istana menjelaskan bahwa, data sesungguhnya adalah pada tahun 2050 seluruh pembangkit batubara ditutup, bukan pada 2025.
Dari peristiwa memalukan ini, dikatakan Ubedilah perlu dilakukan evaluasi serius kepada penyusun pidato Jokowi yang salah fatal itu.
Presiden itu, juga perlu terbiasa membaca detail sesuatu yang amat penting apalagi untuk pidato di forum internasional,” pungkas Ubedilah.
