BANGLISANTUY.COM – Pengadilan Rakyat Menengah Changchun, yang terletak di Provinsi Jilin, mengeluarkan vonis hukuman mati dengan penangguhan dua tahun terhadap Tang Renjian, mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, pada Minggu. Vonis ini merupakan hasil dari kasus suap yang melibatkan jumlah yang sangat besar.
Menurut laporan dari Asianews, dalam hukum China, hukuman mati yang ditangguhkan biasanya akan dikonversi menjadi penjara seumur hidup jika terpidana tidak melakukan pelanggaran tambahan selama periode percobaan dua tahun. Selain itu, terdapat kemungkinan hukuman tersebut dapat diringankan lebih lanjut jika terpidana menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa penahanan.
Dalam keputusan hakim, hak politik Tang juga dicabut seumur hidup, dan semua aset pribadinya disita.
Pengadilan menyatakan, “Tang harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana suap dan dijatuhi hukuman mati karena jumlah suapnya sangat besar, menyebabkan kerugian besar bagi negara dan rakyat.”
Seluruh hasil yang diperoleh dari suap, beserta bunga yang timbul, diharuskan untuk diserahkan kepada kas negara.
Pengadilan mengungkap bahwa antara tahun 2007 hingga 2024, Tang memanfaatkan posisinya yang strategis, baik sebagai Gubernur Gansu maupun sebagai Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan, untuk memberikan keuntungan kepada sejumlah pihak tertentu.
Suap yang diterimanya berkaitan dengan berbagai kontrak bisnis, proyek infrastruktur, dan penempatan posisi di lembaga pemerintah. Dalam imbalan tersebut, Tang terlibat dalam praktik suap senilai 268 juta yuan, yang setara dengan lebih dari Rp 592 miliar atau sekitar US$ 37,57 juta.
Kasus ini menjadi perhatian besar di China, di tengah upaya pemerintah untuk memerangi korupsi di berbagai level. Hukuman yang dijatuhkan kepada Tang diharapkan menjadi sinyal tegas terhadap praktik-praktik suap yang merugikan masyarakat dan negara.
Sebagai bagian dari reformasi yang lebih luas, pemerintah China telah menerapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan mengurangi korupsi. Upaya ini meliputi penyelidikan terhadap pejabat publik dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran seperti suap dan penyuapan.
Dengan vonis ini, Tang Renjian tidak hanya harus menghadapi konsekuensi hukum dari tindakannya, tetapi juga harus menghadapi stigma sosial yang melekat pada mantan pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi. Pengadilan berharap bahwa dengan langkah ini, akan terdapat efek jera yang lebih luas bagi para pejabat lainnya.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Suap dan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
