BANGLISANTUY.COM Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah dalam mempercepat penanganan banjir besar yang melanda Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.
Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, mengungkapkan bahwa dana BA99, atau anggaran darurat, adalah langkah tercepat untuk memastikan penanggulangan bencana dapat berjalan tanpa terhambat oleh proses administrasi anggaran reguler.
Dalam pernyataannya, Lasarus menekankan bahwa Komisi V memberikan keleluasaan penuh kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengambil tindakan strategis di lapangan. “Kami sudah memberikan izin sepenuhnya kepada Kementerian PUPR. Jika anggaran APBN belum tersedia, silakan gunakan dana BA99. Yang terpenting, penanganan banjir harus segera dilakukan,” tegasnya pada acara di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 27 November 2025.
Lasarus juga menyoroti bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam kondisi darurat seperti yang sedang terjadi saat ini. Ia berpendapat bahwa banjir yang melanda kedua provinsi tersebut memiliki skala yang sangat besar, dengan dampak yang sangat luas. Oleh karena itu, respons yang cepat menjadi suatu keharusan.
“Banjir kali ini skalanya besar dan dampaknya luas. Pemerintah harus segera melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi awal agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu,” tambahnya. Menurutnya, proses penanganan bencana tidak boleh terhambat oleh mekanisme anggaran yang rumit dan memakan waktu.
Komisi V DPR RI juga menyerukan lembaga teknis untuk meningkatkan koordinasi. Lasarus menekankan peran penting dari BMKG, Basarnas, dan BNPB dalam memberikan informasi serta melaksanakan tindakan dengan cepat. “BMKG harus menyediakan data cuaca yang lebih akurat dan terkini. Basarnas serta BNPB juga diharapkan dapat bergerak cepat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” jelasnya.
Bencana alam seperti banjir memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama di area yang rentan. Kerusakan infrastruktur, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis adalah beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh para korban. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi dalam mengatasi masalah ini.
Lasarus menambahkan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci keberhasilan penanganan bencana berskala besar. Setiap instansi harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil efektif dan tepat waktu, sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi.
Di tingkat daerah, Lasarus mengimbau pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota untuk lebih proaktif dalam melaporkan kebutuhan dan kerusakan yang terjadi. “Kami minta pemerintah daerah untuk bersikap proaktif. Laporkan data kerusakan secara lengkap agar penggunaan dana BA99 tepat sasaran dan tidak menimbulkan hambatan teknis di kemudian hari,” ungkapnya. Pelaporan yang cepat dan rinci sangat diperlukan untuk mempercepat pencairan dana dan eksekusi di lapangan.
Banjir besar seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan Aceh bukan hanya tantangan bagi pemerintah, tetapi juga menguji kekuatan masyarakat dalam bersolidaritas. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak sangat diharapkan agar penanganan bencana ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
