BANGLISANTUY.COM Fraksi Partai Demokrat memberikan perhatian khusus terhadap gaya kepemimpinan Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, yang dinilai semakin menjauh dari prinsip musyawarah. Penilaian ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat, Lazarus Simon Ishak, yang mengungkapkan bahwa proses sidang pengesahan Ranperda APBD Jakarta 2026 tidak mencerminkan etika legislatif yang seharusnya.
Dalam sidang yang berlangsung pada Rabu (12/11/2025), sejumlah anggota dari Fraksi PAN, Gerindra, dan PSI mencoba mengajukan interupsi terkait penolakan pengurangan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk program pangan murah. Sayangnya, interupsi tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk dibahas sebelum Ketua DPRD mengetok palu pengesahan tersebut.
“Sebagai anggota baru, saya melihat ini tontonan yang tidak mendidik. Kepemimpinan Ketua DPRD saat ini sangat arogan,” ungkap Lazarus.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pimpinan sepatutnya memberikan kesempatan kepada seluruh anggota—yang berjumlah 101 orang—untuk menyampaikan pandangan mereka sebelum keputusan diambil. Lazarus berpendapat bahwa mengetok palu tanpa melalui perhitungan suara terbuka mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap proses deliberatif yang seharusnya dijunjung tinggi. “Saat pimpinan bertanya apakah disetujui, ada yang tidak setuju. Namun, palu langsung diketok tanpa menghitung suara,” jelasnya.
Lazarus juga menilai tindakan tersebut menunjukkan pengabaian terhadap aspirasi publik yang seharusnya disampaikan oleh anggota dewan. Ia berharap Ketua DPRD tidak hanya berlindung pada posisi gubernur dalam menanggapi kritik mengenai kebijakan anggaran yang diusulkan.
Menurut Lazarus, gaya kepemimpinan yang demikian dapat menimbulkan krisis kepercayaan di kalangan anggota internal. Ia menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga kolektif-kolegial yang tidak seharusnya dikendalikan oleh satu individu. “DPRD bukan perusahaan pribadi. Ketua itu konduktor, bukan bos,” paparnya.
Lebih lanjut, Lazarus menyatakan bahwa diskusi antarfraksi telah mengarah pada kemungkinan adanya mosi tidak percaya jika gaya kepemimpinan tidak mengalami perubahan. Ia menilai bahwa sidang hanya akan menjadi sebuah formalitas jika keputusan diambil secara sepihak tanpa adanya ruang untuk dialog.
Sikap tegas dari Fraksi Partai Demokrat ini mencerminkan kebutuhan akan transparansi dan keterlibatan semua anggota dalam proses pengambilan keputusan di DPRD. Diharapkan, kedepannya, Ketua DPRD dapat lebih membuka ruang untuk masukan dari seluruh anggota agar setiap kebijakan dapat diambil dengan pertimbangan yang matang dan mencerminkan aspirasi masyarakat.
