BANGLISANTUY.COM – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa partainya menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan mengenai keterwakilan perempuan dalam pembentukan serta kepemimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR. Dengan adanya gugatan ini, kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pimpinan AKD semakin terbuka lebar.
Herman mengungkapkan bahwa putusan tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi setara di arena politik nasional.
“Dalam iklim demokrasi yang sehat, semuanya didasarkan pada proses yang demokratis. Kesempatan bagi perempuan sudah terbuka lebar, bahkan dalam daftar pencalegan, setiap tiga nama harus ada satu perempuan,” ujar Herman saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (31/10/2025).
Politikus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ini menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga seluruh fraksi di DPR diwajibkan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Saat ini, BAKN DPR belum memiliki perwakilan perempuan di tingkat pimpinan.
“Kalau itu sudah menjadi keputusan final dan mengikat, maka harus dijalankan. Penentuan posisi pimpinan tetap bergantung pada fraksi-fraksi yang mengusulkan nama anggotanya,” jelas Herman.
Herman menambahkan bahwa keputusan MK ini menciptakan peluang yang sama bagi perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan politik di parlemen. Dengan demikian, diharapkan keterlibatan perempuan dalam politik semakin meningkat, mengingat peran dan kontribusi mereka sangat penting dalam pembangunan bangsa.
Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah isu baru, namun seringkali terabaikan. Dengan adanya regulasi yang mempertegas hak dan posisi perempuan dalam jajaran pimpinan dewan, diharapkan mampu merubah pola pikir yang selama ini mendominasi. Partai-partai politik diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan serta mendorong mereka untuk terlibat aktif di semua tingkatan, termasuk dalam struktur kepemimpinan.
Dengan langkah positif ini, diharapkan dapat memunculkan generasi pemimpin perempuan yang berkualitas dan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam peta politik nasional. Mengingat keputusan MK membawa angin segar, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama demi menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan egaliter.
Ke depan, diharapkan kesetaraan gender dalam politik dapat terwujud, dan perempuan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga memiliki suara yang kuat dalam setiap keputusan yang diambil. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan sistem politik yang tidak hanya mewakili sebagian besar masyarakat, tetapi juga mencakup seluruh komponen yang ada, termasuk perempuan.
