Pemilik Travel Curhat, Biaya Perjalanan Dinas Eks Mentan dari Nasdem ke Spanyol Sebesar 1 Miliar Rupiah Belum Dibayar

Syahrul Yasin Limpo

Tajukpolitik – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) dari Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo (SYL), diketahui belum bayar uang perjalanan dinas ke Spanyol sebesar 1 miliar rupiah.

Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (5/6).

Harly Lafian, pemilik perusahaan Suita Travel, mengungkapkan di hadapan majelis hakim bahwa biaya perjalanan dinas SYL ke Spanyol belum dibayar.

“Ini sama sekali belum dibayar, perjalanan dinas terakhir Pak SYL bersama ibu serta Pak Dirjen kalau tidak salah,” ujar Harly, Kamis (6/6).

Harly mengeluh kesulitan menagih pembayaran tersebut. Surat tagihan yang dikirimkan ke Kementan tidak pernah direspons, sementara orang yang biasanya mengurus tiket perjalanan SYL tidak membalas pesan di aplikasi WhatsApp.

Harly menjelaskan bahwa permintaan tiket SYL biasanya dilakukan oleh Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan pada 2023, Muhammad Hatta.

Menurut Harly, Muhammad Hatta biasanya memberikan informasi mengenai rombongan yang akan pergi menggunakan tiket tersebut.

Setelah itu, proses pembayaran dilakukan melalui Sekretariat Jenderal Kementan atau direktorat jenderal masing-masing.

Namun, dalam kasus ini, pembayaran untuk perjalanan dinas ke Spanyol belum juga diselesaikan.

SYL diketahui melakukan perjalanan ke Spanyol pada saat rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28-29 September 2023.

Perjalanan ini merupakan bagian dari dinasnya ke Roma, Italia, untuk menghadiri forum Global Conference on Sustainable Livestock Transformation yang diadakan oleh FAO (Food and Agriculture Organization/Organisasi Pangan dan Pertanian).

Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Pemerasan ini diduga dilakukan dengan bantuan Muhammad Hatta, eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, Staf Khusus Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, dan Ajudan Panji Harjanto.

Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!