BANGLISANTUY.COM – Dalam upayanya merealisasikan rencana kenaikan gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun ini, pemerintah dihadapkan dengan beberapa tantangan signifikan. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa untuk menyukseskan kebijakan ini, diperlukan tambahan anggaran yang bernilai hingga triliunan rupiah.
Saat ini, anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran gaji 4,7 juta ASN mencapai angka fantastis yaitu Rp178,2 triliun setiap tahunnya. Namun, jika pemerintah memutuskan untuk merealisasikan kenaikan gaji tersebut, diperlukan tambahan dana yang diperkirakan sekitar Rp14,24 triliun. Dengan tambahan ini, total pengeluaran untuk gaji ASN akan melonjak menjadi Rp192,44 triliun per tahun.
“Perhitungan itu belum termasuk tunjangan dan THR,” ungkap Qodari dalam keterangan resminya di Bina Graha, Jakarta, Kamis (25/9/2025). Keterangan tersebut mencerminkan betapa kompleksnya perhitungan anggaran dalam kebijakan kenaikan gaji ini.
Meski pemerintah telah mengatur tentang kenaikan gaji ini dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, Qodari menuturkan bahwa masih ada beberapa langkah yang perlu diambil sebelum kebijakan ini dapat dijalankan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah upaya untuk mencari ruang fiskal yang memadai.
“Intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang lebih baik,” tegasnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum keputusan akhir diambil, pemerintah harus memastikan adanya stabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung kenaikan gaji tersebut.
Ketidakpastian mengenai realisasi kebijakan ini juga menjadi perhatian Qodari. Ia menyatakan bahwa belum dapat memastikan apakah kenaikan gaji untuk ASN, pejabat negara, maupun anggota TNI/Polri dapat terealisasi tahun ini. Hal ini menciptakan sejumlah spekulasi dan kekhawatiran di kalangan ASN dan masyarakat luas.
Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah untuk secara transparan menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil ke depan. Dengan begitu, ASN serta publik dapat memahami situasi keuangan dan kebijakan yang diambil. Kenaikan gaji yang tepat waktu dan cukup merupakan harapan banyak pihak demi meningkatkan kesejahteraan ASN dan memberikan motivasi kerja yang lebih baik.
Maka dari itu, pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif akan menjadi kunci dalam memfasilitasi realisasi kebijakan ini. Dengan langkah yang tepat, pemerintah bisa memastikan bahwa tambahan anggaran tidak hanya tersedia, tetapi juga digunakan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ASN.
