BANGLISANTUY.COM Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengeluarkan himbauan kepada semua pemerintah daerah (pemda) agar segera mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025.
Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional serta mendukung program-program pembangunan prioritas yang digariskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Surat Edaran Nomor S-662/MK.08/2025, Purbaya menekankan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi meningkatkan efektivitas dari kebijakan fiskal.
“Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di pusat, kami meminta agar langkah penguatan juga dilakukan secara harmonis di daerah,” ungkap Purbaya Yudhi Sadewa dalam surat tersebut, sebagaimana dikutip di Jakarta, Senin (10/11).
Belanja Daerah Turun, Dana Mengendap di Bank Naik
Menurut hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan hingga September 2025, realisasi belanja daerah menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Meski pemerintah pusat telah mengucurkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp644,8 triliun, yang mencakup sekitar 74 persen dari total pagu anggaran, namun rendahnya penyerapan anggaran membuat sisa dana pemda di bank justru meningkat secara signifikan.
Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa simpanan pemerintah daerah mencapai Rp233,97 triliun per 30 September 2025, angka tersebut menandakan lemahnya pergerakan fiskal di tingkat daerah.
Empat Arahan Menkeu untuk Pimpinan Daerah
Demi mempercepat penyerapan APBD, Menkeu Purbaya telah menggariskan empat langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan oleh gubernur, bupati, dan wali kota:
- Mempercepat realisasi belanja daerah secara efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip tata kelola yang transparan.
- Memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, khususnya bagi pelaksana proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
- Menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar strategi tersebut dapat berjalan lancar.
- Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan tepat.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga berdampak positif terhadap pembangunan masyarakat.
Dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia, diharapkan juga dapat tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menggerakkan roda perekonomian lokal.
