BANGLISANTUY.COM Dalam sebuah pertemuan di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Selasa, 14 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Menteri PKP Maruarar Sirait, akrab disapa Ara. Pertemuan ini bertujuan membahas berbagai isu strategis terkait perumahan nasional, termasuk perkembangan terakhir proyek Meikarta yang terelat dengan Lippo Group.
Ara menginformasikan bahwa Lippo Group kini telah mulai melakukan proses pengembalian dana kepada konsumen Meikarta yang tidak menerima unit hunian yang telah mereka bayar. Dia menyebut bahwa proses refund ini sudah memasuki tahap kedua.
“Sudah dua kali pembayaran oleh Lippo, Pak. Mereka membayar kepada konsumen yang sudah melakukan pembayaran namun belum mendapatkan unitnya,” ungkap Ara dalam kesempatan tersebut.
Mendengar hal itu, Purbaya langsung menanyakan tentang kelanjutan proyek Meikarta. “Meikarta ini jalan terus nggak?” tanyanya dengan penuh perhatian.
Ara dengan tegas menegaskan bahwa proyek Meikarta bukanlah proyek yang mangkrak. Dia juga memberikan apresiasi kepada James Riady, pemimpin Lippo Group, karena menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap konsumen. “Menurut saya Meikarta bukan proyek mangkrak. Saya sudah lihat ke sana, dan Pak James punya itikad baik. Dia sudah mulai bayar dua kali, sudah dua tahap,” jelas Ara.
Kementerian PKP berkomitmen membantu proses refund melalui saluran pengaduan BENAR-PKP, yang khusus menangani keluhan masyarakat mengenai isu perumahan. Dari total 1.200 laporan yang diterima, sekitar 700 di antaranya berkaitan dengan proyek Meikarta.
“Sekitar 1.200 laporan masuk, dan 700 di antaranya adalah tentang Meikarta. Mayoritas dari mereka meminta refund,” kata Fitrah Nur, Direktur Jenderal Kawasan Perumahan PKP.
Marcel Martinus, yang mewakili pengembang Meikarta, menjelaskan bahwa sejauh ini 78 konsumen telah mendapatkan pengembalian dana. Proses refund ini terbagi menjadi beberapa tahap: tahap pertama mencakup 15 konsumen, tahap kedua 25 konsumen, sementara tahap ketiga kini masih dalam proses.
Marcel menambahkan bahwa pengembalian dana dilakukan dengan menggunakan skema titip-jual, di mana unit yang dikembalikan terlebih dahulu dijual sebelum dana dari penjualannya diserahkan kepada konsumen. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan.
Situasi ini menunjukkan bagaimana pemerintah dan pengembang berupaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam proyek perumahan besar ini. Dengan langkah-langkah yang diambil, mereka berharap dapat mengembalikan kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi.
Langkah-langkah yang diambil oleh Lippo Group dan Kementerian PKP mencerminkan upaya untuk menciptakan transparansi dalam industri perumahan, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Diharapkan, kolaborasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga dapat menciptakan landasan yang lebih baik untuk proyek perumahan di masa depan.
