Jumat, Oktober 10, 2025

DPR RI Minta Pemda Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Setelah Pemotongan Dana Transfer ke Daerah

BANGLISANTUY.COM Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, mengajak pemerintah daerah untuk lebih efisien dan fokus dalam menyusun kebijakan serta program kerja, terutama setelah pemerintah pusat memotong Dana Transfer ke Daerah (TKD). Dalam pandangannya, efisiensi adalah langkah krusial agar anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga.

Arse menekankan bahwa perlu ada perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah untuk meminimalisir kemungkinan kebocoran belanja. “Pak Prabowo [Presiden Prabowo Subianto] kan selalu bilang begitu. Lalu belanja juga sering bocor. Bagaimana itu tidak terjadi lagi,” ujarnya di kompleks parlemen Jakarta pada Kamis (9/10/2025).

Dalam pandangan Arse, pemerintah daerah harus meningkatkan rasionalisasi kebijakan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat. “Kebijakan dan program itu harus benar-benar yang memang dibutuhkan betul oleh masyarakat yang prioritas,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar itu juga mencermati masih banyaknya program di daerah yang dianggap tidak efektif dan berpotensi menghamburkan anggaran. Ia memberi contoh mengenai proyek pembangunan pagar antar kantor pemerintahan daerah, yang dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi pelayanan publik.

Di tengah keterbatasan anggaran, menjadi semakin penting bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali berbagai program dan kebijakan yang ada. Penilaian yang lebih cermat akan memudahkan penentuan prioritas dalam pengeluaran anggaran, sehingga dapat lebih tepat sasaran.

Selain langkah-langkah efisiensi, Arse juga mendorong pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan baru di luar dana transfer dari pusat. Salah satu cara yang dinilai efektif adalah dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS) atau public private partnership (PPP).

“Masih banyak langkah yang bisa kita lakukan. Masih banyak jalan menuju Mekah, dan di balik kesulitan ada kemudahan. Tinggal pembacaan kepala daerah itu seperti apa terhadap daerahnya,” tambah Arse yang menunjukkan optimisme terhadap potensi daerah dalam mengelola anggaran secara lebih baik.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, baik dari segi anggaran maupun efektivitas program, penting bagi setiap daerah untuk memiliki visi yang jelas dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Pendekatan yang sistematis dan efisien diharapkan dapat menciptakan perubahan positif bagi perkembangan daerah.

Secara keseluruhan, pernyataan Zulfikar Arse Sadikin membawa angin segar bagi harapan perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan di daerah. Melalui evaluasi yang ketat dan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan anggaran yang ada dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Poster

Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terbaru