BANGLISANTUY.COM – Jamaludin Malik, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, menekankan perlunya perbaikan dalam tata kelola sampah dan penguatan sistem peringatan dini banjir oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini diungkapkan terkait dengan peringatan yang disampaikan oleh BMKG mengenai kemungkinan terjadinya musim hujan ekstrem pada 2025–2026.
Peringatan tersebut, ditambah dengan masalah sampah yang semakin memperparah banjir di Bali, menurutnya, menuntut adanya kebijakan tepat yang terintegrasi dan berbasis teknologi. “Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” ungkap Jamaludin Malik pada Rabu, 17 September 2025.
BMKG sebelumnya memproyeksikan hujan akan mencapai puncaknya dalam dua fase besar: dari November hingga Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta dari Januari hingga Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Diperkirakan, intensitas hujan akan meningkat drastis, dengan curah hujan yang biasanya terjadi dalam sebulan dapat terjadi hanya dalam waktu satu hari.
Jamaludin mengingatkan bahwa dampak dari banjir bukan hanya mengakibatkan kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Khususnya di Bali, ia menyoroti permasalahan akumulasi sampah di sungai hingga pantai yang menyebabkan kerusakan ekosistem, mengganggu industri pariwisata, dan bahkan mengakibatkan korban jiwa.
Oleh karena itu, Jamaludin meminta pemerintah mengambil langkah nyata untuk mengatasi kondisi ini. “Pemerintah harus mendorong integrasi data BMKG, BPBD, dan KLH untuk memperkuat early warning system. Di sisi lain, tata kelola sampah berbasis teknologi dan ekonomi sirkular perlu jadi prioritas APBN 2026, agar adaptasi perubahan iklim tidak hanya jargon, tetapi melindungi masyarakat dan perekonomian nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia memberikan contoh keberhasilan pengelolaan sampah di Lapas Nusakambangan yang telah menerapkan mesin insinerator ramah lingkungan. Dari kondisi darurat sampah, pulau tersebut kini telah berhasil mencapai zero waste. Ia meyakini praktik seperti ini dapat diterapkan di daerah lain, bahkan Kabupaten Cilacap berencana untuk mengirim sampahnya ke Nusakambangan untuk diolah.
Legislator dari daerah pemilihan Jateng II tersebut juga mendorong investasi di sektor pengelolaan sampah, mulai dari bank sampah digital, proses daur ulang, hingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). “Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional. Kita tidak bisa terus-menerus merespons bencana dengan pola reaktif. DPR RI akan mengawal agar APBN 2026 benar-benar mengalokasikan dana memadai untuk mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk tata kelola sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan,” tutupnya.
